Dana Bantuan Guru Ngaji di Pangandaran, Diduga Disunat

0
30
Gambar Ilustrasi Pemungutan Liar

Parigi, SPC – Dugaan Pungutan liar (pungli) dana bantuan untuk guru mengaji di Kabupaten Pangandaran menjadi desas-desus. Sejumlah guru mengaji megeluhkan atas pemotongan yang dilakukan instansi keagamaan ditingkat desa dan kecamatan.

Berdasarkan surat edaran yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pangandaran nomor 800/8074/Disdikpora/2018 tentang Larangan Potongan dan Atau Pungutan Dana Jasa Guru Ngaji pada Kegiatan Pangandaran Mengaji di Kabupaten Pangandaran, perbuatan pemotongan dana untuk guru mengaji dianggap melanggar hukum.

Disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpor) Surman dalam surat yang ditandatanganinya pada tanggal 26 Desember 2018, pencairan dana bagi guru ngaji dilakukan secara non tunai melalui rekening BJB.

“Tidakboleh ada pungutan dari pihak manapun,” tegas Surman.

Apabila ada yang melakukan potongan atau pungutan, kata ia, itu adalah perbuatan melanggar hukum dan para guru mengaji harus segera melapor kepada pemerintah setempat dan Disdikpora.

Meski surat edaran sudah dilayangkan oleh Disdikpora pekan lalu, diduga pungutan masih terjadi kepada para ustadz.

Seperti dirasakan salah seorang ustadz, MH mengaku honornya dipotong oleh salahsatu Instansi Keagamaan yang ada di Kabupaten Pangandaran.

“Kan, Bupati Bilang tidak ada potongan honor buat bantuan dana guru ngaji. Tapi kok ini dipotong ya,” tanya ia kepada SPC melalui akun media sosial Jumat (4/1).

Potongan kata ia per orang dikenakan Rp 150 ribu. “ini dibagi lagi, Rp 100 ribu untuk instansi di Desa dan Rp 50 ribu untuk yang di Kecamatan,” keluhnya.

Instansi Keagamaan kata ia berdalih Rp 150 ribu itu untuk biaya materai dan biaya capek pengurus.

“Memang hasil musyawarah, tapi kami nggak dikasih tau berapa sebetulnya jumlah pengeluaran buat syarat,” tandasnya.