Dua Dinas di Kabupaten Pangandaran Ini Akan Dipecah dan Ganti Nama

0
55
Anggota Komidi I DPRD Kabupaten Pangandaran Solehudin. Syamsul Arifin/SPC

Parigi, SPC – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran saat ini tengah menggodok rencana pemecahan dan perubahan nomenklatur (penamaan) dua lembaga di lingkup Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

Kedua lembaga masing-masing adalah Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, UMKM dan Perdagangan (DPMPTSPKP) yang rencananya akan dipecah menjadi Dinas Perizinan dan Permodalan Satu Pintu dan Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan.

Anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Pangandaran Solihudin menyampaikan, lembaga tersebut dinilai perlu dipisah dua karena lingkup kerjanya terlalu luas sehingga dikhawatirkan kinerjanya tidak akan optimal.

“Ini kan terlalu banyak yang diurusnya, pelayanan dan teknis di DPMPTSPKP menjadi satu, jadi terlalu banyak kendala yang didapat,” ujar Solihudin kepada SPC, Selasa (7/8).

Satu lembaga lainnya, menurut Solihudin, adalah perubahan nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (DPKPB).

Supaya sesuai dengan nomenklatur yang ada di pusat, tutur Solihudin, dinas ini akan berganti nama menjadi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

“Ini hanya perubahan nama saja, Pemadam Kebakaran masih menjadi sub bagian di dalamnya. Kan kalau tidak diubah, bantuan dari pusat sulit karena nomenklaturnya tidak sesuai,” kata dia.

Selain membahas soal pemisahan dan perubahan nomenklatur lembaga, Solihudin menambahkan, saat ini, DPRD juga tengah menggodok beberapa Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).

“Dua di antaranya adalah Raperda tentang kesejahteraan sosial dan Raperda Kawasan Tanpa Asap Rokok,” ujar dia.

Kedua Raperda tersebut, kata Solihudin, perlu dibuat berdasar amanat Undang Undang Republik Indonesia.