HUT ke-4, Wisata Mendunia dan Catatan Lainnya

0
872
Ilustrasi: Suasana Karnaval Budaya HUT ke-4 Kabupaten Pangandaran. (AN)
Suasana Karnaval Budaya HUT ke-4 Kabupaten Pangandaran. (AN)
Suasana Karnaval Budaya HUT ke-4 Kabupaten Pangandaran. (AN)

Oleh

Andi Nurroni

Wartawan di Pangandaran

Kabupaten Pangandaran genap berusia empat tahun pada 25 Oktober 2016. Berbagai dinamika mewarnai perkembangan daerah otonom paling bungsu di Jawa Barat ini. Catatan ini merupakan refleksi kecil seorang warga melihat perjalanan kampung halamannya.

Sejak dimekarkan dari Kabupaten Ciamis pada 2012 silam, Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Pangandaran mengalami sejumlah perubahan. Hingga tahun ketiga, perubahan lebih banyak terasa dengan kehadiran lembaga-lembaga pemerintahan.

Tak hanya lembaga pemerintahan, jaringan perusahaan dan organisasi otonom pun bermekaran membuka kantor di Pangandaran. Kondisi ini sedikit-banyak meningkatkan pelayanan publik dan mobilitas sosial warga.

Pada tiga tahun pertama, juga terasa pembangunan infrastruktur lebih cepat daripada sebelumnya. Jalan-jalan utama diperbaiki, begitu juga akses menuju desa dan perkampungan warga.

Namun agaknya ekspektasi warga teramat besar, sehingga berbagai keluhan dan kritik tak pernah sepi di ruang-ruang media sosial. Keluhan yang jarang mendapat jawaban itu pun sering kali ditutup dengan celetukan satir “maklum DOB”, yang artinya semua harus dimaklumi karena kabupaten baru.

Harus diakui pula, kabinet pemerintahan pada tiga tahun pertama, di bawah kepemimpinan dua penjabat bupati, tampak mengalami keterkejutan dalam menghadapi alam sosial masyarakat pesisir yang keras.

Para pejabat yang umumnya diboyong dari daerah lain dibuat “sport jantung” menghadapi kekuatan kelompok-kelompok warga yang selama ini mendominasi—akibat tak terkontrol pusat pemerintahan di Ciamis.

Baru pada tahun ke-4, persisnya 17 Februari 2016, Kabupaten Pangandaran resmi dipimpin Bupati dan Wakil Bupati definitif hasil pemilihan umum. Duet Jeje Wiradinata (PDI Perjuangan) dan Adang Hadari (Partai Golkar) lebih diuntungkan dengan posisi mereka sebagai putra asli daerah.

Kehadiran pemimpin pilihan warga ini kembali melambungkan angan-angan masyarakat atas pembangunan yang lebih maju dan penguatan kesejahteraan. Sedikit demi sedikit, Jeje dan Adang menjawab berbagai keluhan dan kritik warga.

Keputusan Jeje-Adang menyampingan pembangunan perkantoran pemerintah dan mengalihkan anggaran untuk menggratiskan pendidikan (9 tahun), pelayanan kesehatan (puskesmas) dan beberapa program populis lain, menjadi pengobat kegundahan masyarakat.

Sementara keluhan-keluhan besar, terutama segi infrastruktur, dijawab Jeje-Adang dengan rencana program. Selain pembangunan yang telah berjalan, sejumlah program pembangunan, seperti relokasi PKL sepanjang Pantai Pangandaran, pembangunan rumah sakit, pembangunan RTH, serta berbagai rencana proyek pemerintah pusat, telah dianggarkan biayanya dan akan dikerjakan dalam waktu dekat.

Tapi toh sebagian warga belum sepenuhnya puas sekedar mendengar rencana. Bisa dimaklumi, warga telah sejak lama lelah berharap. Alhasil, keluh-kesah dan komentar miring pun masih sering terdengar di warung kopi maupun media sosial.

Berbagai persoalan publlik selalu mengemuka, seperti keluhan kerusakan jalan akibat buruknya pengerjaan, sampah pantai yang belum tertangani, premanisme, rendahnya mutu pelayanan publik dan lain sebagainya. Belum lagi bencana yang terjadi beberapa waktu lalu (banjir, longsor, puting beliung), menambah semakin marak tuntutan warga.

Pemerintahan Jeje-Adang yang menjadikan sektor pariwisata sebagai topangan dengan jargon “Pangandaran Wisata Mendunia” mau tidak mau harus bekerja ekstra keras untuk membangun optimisme publik. Berbagai tantangan harus dihadapi dengan strategi yang tepat.

Penulis secara pribadi memiliki pandangan dan masukan untuk Pemerintah Kabupaten Pangandaran dan segenap warga. Menurut Penulis, sampai saat ini, Pemerintah Kabupaten Pangandaran belum bisa menjabarkan konsep “Wisata Mendunia” yang digadang-gadang dan strategi mendongkrak kesejahteraan warga. Apa yang disampaikan terasa baru sebatas janji kampanye dan asumsi-asumsi abstrak.

Masyarakat Pangandaran saat ini boleh dibilang hidup dalam instabilitas ekonomi. Sektor pariwisata dan hasil laut, dua mata pencaharian utama warga, adalah sumber ekonomi yang fluktuatif. Kunjungan wisatawan dan musim ikan (di tengah perubahan iklim) adalah dua pemasukan yang tidak menentu.

Sementara sektor pertanian, yang lebih banyak menghidupi warga, belum banyak mendapat perhatian. Sektor pertanian sendiri, disebut Bupati, akan turut maju jika sektor pariwisata berkembang, atau dengan kata lain pertanian digantungkan pada pasar wisatawan. Akibatnya, sektor pertanian juga terseret pada ketidakpastian.

Selain satu-dua hotel jaringan yang telah masuk, para investor di luar sana agaknya masih wait and see untuk berinvestasi. Terlebih, belum adanya peraturan daerah tentang rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) menjadikan proyeksi pertumbuhan kawasan belum jelas. Kantor-kantor kedinasan (yang masih menyewa) berpindah-pindah. Demikian juga akhirnya beberapa kantor perusahaan.

Jika sektor-sektor besar saja masih belum jelas arahnya, maka bisa dibayangkan hal-hal lain yang kurang populer. Sebut saja isu ruang publik, hak-hak disabilitas, pengembangan olahraga atau penelitian sejarah.

Namun begitu, di tengah dinamika yang pelik, bukan berarti Kabupaten Pangandaran kehilangan harapan. Banyak hal-hal menggembirakan terjadi di sini. Bagi penulis, hal paling positif dari perkembangan Kabupaten Pangandarn adalah menguatnya inisiatif, kreativitas serta kesadaran warga.

Kelompok-kelompok warga, khususnya anak muda, tampil menjadi bibit-bibit kekuatan ekonomi, melalui pembukaan dan pengelolaan obyek-obyek wisata baru (Santirah, Jojogan, Kampung Badud, dll.) serta penciptaan produk-produk kreatif (Djurago Kayak, Kolotok Margacinta, Honjeku, gula semut, dll.).

Komunitas-komunitas anak muda kreatif juga bermunculan dengan berbagai minat. Mulai dari komunitas hobi (musik, selancar, skateboard, hingga pencinta binatang), sosial (komunitas Pangandaran Berbagi, dll.), lingkungan (forum Selamatkan Pangandaran, Barukaras Clear, dll.), pendidikan (Komunitas Sabalad, SMK Bakti Karya, TK Meraih Bintang, dll.) serta komunitas kreatif lainnya.

Anak-anak muda Pangandaran ini bagi penulis adalah masa depan Kabupaten Pangandaran. Terlebih, kemampuan mereka akan semakin terasah dengan kehadiran kampus Universitas Padjajaran di Pangandaran dan pembangunan beberapa kampus, seperti Universitas Galuh dan Universitas Saleh Budiman.

Penulis pun tak pernah ragu, Kabupaten Pangandaran akan bersinar menjadi pusat pertumbuhan di tenggara dan selatan Jawa Barat. Akhir kata, selamat hari jadi yang ke-4 Kabupaten Pangandaran. Jaya Karsa Makarya Praja!