Keluhkan Pelayanan e-KTP, Warga Geruduk DPRD Pangandaran

0
31
Massa KMSP saat menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Kabupaten Pangandaran Rabu (9/5). Syamsul Arifin/SPC

Parigi, SPC – Seratusan massa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Pakidulan (KMSP) berkumpul di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran untuk melakukan unjuk rasa, Rabu (9/5).

Massa berasal dari sejumlah organisasi/lembaga, yakni Gerakan Masyarakat Parahiyangan (GEMPAR), LSM LPK-GKMI, Pemuda Pancasila (PP), Sapma PP, Lembaga Bantuan Hukum-Study Kebijakan Publik (LBH-SIKAP), Rumah Gagasan (RG), Forum Masyarakat Peduli Desa (FMPD), Lembaga Aliansi Indonesia (LAI), serta XTC Indonesia Kabupaten Pangandaran.

Dalam orasinya, massa menyuarakan aspirasi mengenai sejumlah isu. Ketua KMSP Anton Rahadian memaparkan, ada tiga aspirasi mendasar yang disampaikan oleh pihaknya kepada DPRD. Isu pertama, menurut Anton, adalah terkait pelayanan Katru Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP).
“Di nasional kan sudah ketemu biangnya. Dan tidak mungkin semua blanko e-KTP menjadi barang bukti KPK,” ungkapnya.

Di Pangandaran sendiri, ucap Anton, KTP ini menjadi isu krusial, di mana masih banyak sekali warga yang belum meiliki KTP. “Sedangkan KTP adalah identitas, ini menjadi sebuah jati diri,” tegasnya.

Yang kedua, lanjut Anton, mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). “Pangandaran sudah berdiri lima tahun loh, masa RTRW yang seharusnya menjadi acuan dasar pembangunan belum ada,” jelasnya.

Massa aksi diterima dua anggota DPRD, yakni Asep Noordin dan Jalaludin. Menanggapi aspirasi pengunjuk rasa, Asep Noordin menyampaikan, terkait isu e-KTP, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil telah mengajukan pengadaan mesin cetak e-KTP dan berkoordinasi dengan DPRD untuk mendorong terealisasinya pos anggaran dimaksud.

“Mudah mudahan di anggaran perubahan atau paling lambat anggaran tahun 2019 ini bisa terealisasi,” tegasnya.

Mengenai RTRW, Asep sepakat bahwa regulasi tersebut sangat vital untuk Kabupaten Pangandaran sebagai daerah otonom baru. Namun begitu, menurut Asep, prosesnya sangat panjang.

Selama ini untuk menentukan rencana pembangunan, kata dia, masih merujuk pada RTRW Kabupaten Ciamis sebagai induk pemekaran.

Menanggapi masalah RTRW, sekalus soal isu Aset Pemda, menurut Asep, DPRD sedang melakukan langkah solutif dalam urusan ini. “Kita masih terus menggodog ini dengan Pemerintah Daerah, mudah mudahan bisa cepat rampung,” tandasnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan masukan komentar anda!
Silahkan masukan nama anda di sini