(Ketika) Pariwisata Minus Tempat Ibadah

0
1085
Penulis dan dua turis asal Tunisia.
Penulis dan dua turis asal Tunisia.
Penulis dan dua turis asal Tunisia.

Oleh Ai Nurhidayat

Ketua Yayasan Darma Bakti Karya (SMK Bakti Karya), pegiat Komunitas Belajar Sabalad

Saya bertemu dan berteman dengan wisatawan Tunisia. Mereka berencana berkeliling beberapa kota di Indonesia dan Malaysia. Mereka Muslim dan dengan beberapa alasan memprioritaskan kunjungan mereka ke destinasi yang mayoritas penduduknya Muslim. Alasannya sederhana, di tempat yang mayoritas Muslim, mereka tidak akan sulit menemukan tempat ibadah.

Saya penasaran dengan pesan yang mereka sampaikan. Bukan penasaran dengan tempat-tempat yang mereka kunjungi, melainkan alasan mereka memilih destinasi yang hendak dikunjungi. Dalam hal ini adalah faktor tempat ibadah.

Dalam perbincangan terkait pariwisata, tempat ibadah jarang mendapatkan porsi pembicaraan. Selalu saja yang menjadi topik berkisar pada investasi hotel, restoran, sarana hiburan, promosi, paket wisata, parkir, kebersihan, penataan PKL, komodifikasi aset, dan seterusnya. Seperti yang terjadi di Pangandaran, baru-baru ini sedang tren isu parkir dan keselamatan berwisata.

Alpanya perhatian publik (sekaligus pemerintah) dalam penyediaan dan penataan tempat ibadah tidaklah sepi alasan. Persepsi orang terkait pariwisata umumnya menganggap berwisata adalah berlibur, hore-hore, dan asyik-asyikan.

Wisatawan dianggap mencari hiburan semata, lepas dari identitas dan kepercayaannya. Apalagi, istilah “bule” yang telah mewakili wisatawan mancanegara telah mempersepsikan bahwa wisatawan adalah “bubuligir” yang butuh dimanjakan dengan terik matahari, berkeliling perkampungan, ngebir, dugem. Tak sedikit juga yang menganggap mereka pezina, selain pasti dipersepsikan berbeda agama.

Anggapan umum yang lumrah namun sembrono itu seperti telah selesai hanya dengan membiarkan wisatawan dengan pemandu. Masyarakat secara umum tak peduli dan pemerintah pun demikian. Tak aneh, bila sampai saat ini pemerintah tak punya data berapa wisatawan yang tiap hari berkunjung ke Pangandaran.

Nihilnya data tentu berkaitan dengan kinerja pemerintah yang masih sibuk dengan urusan lain. Urusan yang jauh panggang dari api dengan visi besar yang telah dibuat dan sering dipromosikan sendiri : “Kabupaten Pariwisata yang Mendunia”. Hasilnya adalah, pemenuhan kebutuhan standar pariwisata dibiarkan diurusi udara. Wisatawan dibiarkan terbang bersama angin. Tak teraba.

Kondisi kepariwisataan yang model begini, sudah pasti akan melunturkan citra yang telah terbangun selama ini. Wisatawan enggan kembali ke Pangandaran dan takut mempromosikan pengalamannya kepada orang lain oleh karena kesan mereka tak tuntas. Keburu terhalang sampah, lapak yang sumpek, danini yang sering terlupakan: tidak tersedianya tempat ibadah.

Barangkali di sisi lain hal ini dapat jadi pertimbangan. Dunia tahu, hari libur yang diperebutkan banyak orang antara 25 Desemberdan 1 Januari. Semua tempat pariwisata, terutama yang meletakan sektor pendapatannya dari pariwisata berebut untuk momentum yang diikuti dunia itu.

Berbagai dekorasi dan penyediaan fasilitas pendukung momentum natal dan tahun baru disiapkan. Bukan untuk gaya-gayaan atau bukan untuk syiar agama tertentu, melainkan untuk meraih wisatawan sebanyak-banyaknya agar pemerintah mendapatkan income yang besar melalui visa, pajak, atau retribusi.

Untuk menyatkan ini saya butuh pertimbangan berkali-kali, khawatir bila ada orang yang tiba-tiba keliru persepsi. Saya membahasakan fakta seperti ini tidak ada kaitan dengan misi apapun kecuali hendak curah gagasan bahwa pemenuhan dasar berupa tempat ibadah berbagai agama adalah prasyarat awal yang harus dipenuhi.

Pemenuhan dasar yang berkaitan dengan fitrah manusia mestinya diperhatikan oleh pemerintah. Bukan melulu fokus pada umat “orang rumah” yang sudah jelas mayoritas Muslim dan butuh masjid. Lebih dari itu, seharusnya pemerintah juga menyiapkan sarana ibadah untuk “tamu”. Jangan mentang-mentang “bule” lantas dianggap tak butuh tempat ibadah.

Interaksi saya dengan “bule” Muslim mengingatkan saya saat bertemu dengan “bule” beragama Katholik. Saya ditanya kemana arah gereja? Saya menjawab seadanya: tidaktahu. Sebab di kabupaten yang berdiri hampir empat tahun ini, saya dengar belum ada izin pendirian tempat ibadah itu. Karenanya sebagai “orang rumah” saya merasa malu pada “tamu”.

Lalu saya membayangkan, apa jadinya saya bila berwisata ke kota lain dan di kota itu tak ada tempat ibadah? Saya seperti diingatkan, ada begitu banyak kampanye mendirikan masjid di Jepang, Amerika, Jerman dan negara lain yang mayoritas bukan Muslim.

Pengalaman saya berwisata tentu saja berkesan seperti beberapa tahun lalu pada saat berkunjung ke Dili. Di kota yang mayoritas Nasrani itu, saya dengan mudah mendapatkan masjid An-Nur yang lebih indah dan ramai dikunjungi ketimbang masjid agung di kabupaten saya sendiri.

Saya bangga menjadi Muslim dan merasa dihargai. Tetapi entah mengapa, saya belum bangga pada daerah sendiri, karena di sini para “tamu” diundang tapi tak difasilitasi.