Melacak Silsilah Pangandaran (3/4): Dari Tasikmalaya menuju Ciamis

0
221
Peta rencana pembangunan jalur kereta Banjar-Parigi pada 1910. Saat itu wilayah Pesisir Pangandaran merupakan bagian dari Kabupaten Tasikmalaya. Sumber dokumen: id.wikipedia.org

Oleh Andi Nurroni

“Sukapura Ngadun Ngora”. Demikian moto yang menyertai perubahan nama Kabupaten Sukapura menjadi Kabupaten Tasikmalaya pada 1913. Perubahan nama ini menjadi semangat baru pembangunan usai kepindahan pusat pemerintahan kabupaten ini dari Manonjaya ke daerah Tasikmalaya yang dianggap lebih prospektif.

Sebagai bagian dari Kabupaten Sukapura, wilayah Pesisir Pangandaran secara otomatis menjadi bagian dari Kabupaten Tasikmalaya. Sejak tahun 1925, sejumlah tokoh masyarakat dari Cijulang dan Parigi juga turut serta dalam pemilihan Dewan Kabupaten atau regentschapraad.

Pada masa Kabupaten Tasikmalaya ini, geliat pembangunan di Pesisir Pangandaran terbilang signifikan, di antaranya adalah pembukaan Rawa Lakbok menjadi kasawsan pertanian.

Program pembukaan Rawa Lakbok menjadi sawah (sebagian wilayahnya kini masuk ke dalam kawasan Kecamatan Mangunjaya, Kabupaten Pangandaran) menjadi salah satu peristiwa penting di Kabupaten Tasikmalaya pada saat itu.

Prasasti peringatan pembukaan Rawa Lakbok masa Bupati Wiratanuningrat. Saat ini berlokasi di Desa Mangunjaya, Kecamatan Mangunjaya. Foto: Dinas Pariwisata da Budaya Kabupaten Pangandaran.

Muh. Sabri Wiratmadja (1875-1954) dalam naskah “Ngabukbak Lakbok” memberi kesaksian keteladanan Bupati Tasikmalaya Wiratanuningrat memimpin pembukaan rawa menjadi kawasan persawahan. Tercatat juga dalam naskah tersebut jasa Wedana Pangandaran Prawirasastra yang memimpin pembangunan jalan Paledah-Mangunjaya.

Cerita keberhasilan program pembukaan Rawa Lakbok memang bukan isapan jempol. Hingga kini, kawasan yang dahulu lahan gambut tersebut menjadi salah satu sentra penghasil pertanian di Priangan Timur. Prasasti peringatan pembukaan Rawa Lakbok sampai sekarang masih bisa dijumpai di Desa Mangunjaya, Kecamatan Mangunjaya, Kabupaten Pangandaran.

Sementara itu, pencapaian pembangunan paling signifikan di kawasan Pesisir Pangandaran pada periode tersebut tak lain adalah dbangunnya jalur kereta dari Banjar menuju Cijulang secara bertahap mulai 1911 hingga 1921.

Dibangunnya jalur kereta sepanjang 82 Kilometer tersebut telah mendongkrak perekonomian Pesisir Pangandaran. Perekebunan-perkebunan swasta semakin banyak, terutama kelapa, karet dan kakao. Selain itu, mobilitas hasil-hasil pertanian rakyat pun semakin mudah dan cepat.

Tak hanya pertanian, sektor perikanan pun mengalami perkembangan. Seperti tercatat dalam Ensiklopedia Hindia Belanda tahun 1939, Bupati Tasikmalaya disebut berjasa memperkenalkan alat tangkap jaring kepada para nelayan di Pesisir Pangandaran.

Tak sampai di situ, pada periode ini, melalui Besluit No 19 tanggal 7 December 1934, Pemerintah Hindia Belanda menetapkan kawasan hutan Pananjung sebagai taman rekreasi atau wildreservaat.

Namun begitu, kemajuan pembangunan di wilayah Kabupaten Tasikmalaya tidak bisa menghindarkan kabupaten tersebut dari reorganisasi wilayah. Atas nama efisiensi birokrasi dan percepatan pembangunan, Pemerintah Hindia Belanda menyerahkan wilayah Pesisir Pangandaran (Distrik/Kawedanaan Pangandaran dan Cijulang) kepada Kabupaten Ciamis pada 1937, melalui Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda (Blesuit van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indie) No 23 Lembaran Negara (Staatsblad) No 679.

Surat keputusan pemerintah (besluit) penyerahan Banjar, Pangandaran dan Cijulang dari Kabupaten Tasikmalaya kepada Kabupaten Ciamis. Sumber dokumen: delpher.nl

Pangandaran dalam Kekuasaan Ciamis

Memasuki babakbaru bersama Kabupaten Ciamis, arsip-arsip Hindia-Belanda tidak banyak mencatat peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di Pesisir Pangandaran. Hal ini bisa dimengerti, mengingat pada dasawarsa 1940-an dan seterusnya, terjadi pergolakan politik hebat seputar pergerakan kemerdekaan Indonesia dan proses peralihan kekuasaan dari Hindia Belanda menuju Republik Indonesia.

Namun begitu, sejumlah koran berbahasa Belanda masih sempat memberitakan beberapa peristiwa politik penting, di antaranya pemberontakan DI/TII. Salah satu peristiwa yang dicatat koran Djava Bode, De Preangerbode dan Nieuwsgier, adalah tewasnya Kepala Desa Cintaratu Samsu alias Supartawidjaja pada 1953. Samsu dilaporkan tewas diberondong tembakan oleh kelompok bersenjata saat sedang menarik pajak di Kampung Bantis.

Melewati periode pergolakan kemerdekaan, kondisi politik di Pesisir Pangandaran berangsung stabil. Sejumlah perubahan dalam tata administrasi Republik Indonesia turut memengaruhi urusan administrasi di Pesisir Pangandaran.

Penghapusan kewedanaan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1963 menjadi akhir sejarah Kewedanaan Pangandaran dan Kewedanaan Cijulang. Setetelah dihapuskannya kewedanaan, kecamatan menjadi penghubung Pemerintah Kabupaten dengan masyarakat.

Stabilitas politik Indonesia pascakemerdekaan mendorong geliat sektor pariwisata di Pesisir Pangandaran. Pada 1970-an, dalam sejumlah iklan biro perjalanan di koran-koran di negeri Belanda, Pangandaran sering dimasukan dalam paket wisata unggulan bagi mereka yang ingin berlibur ke Indonesia.

Baca juga:

Melacak Silsilah Pangandaran (1/4): Dari Catatan Bujangga Manik hingga Peta Belanda

Melacak Silsilah Pangandaran (2/4): Antara Kawasen dan Sukapura

Melacak Silsilah Pangandaran (4/4): Munculnya Nama Pangandaran