Melacak Silsilah Pangandaran (4/4): Munculnya Nama Pangandaran

0
396
Peta kawasan Pesisir Pangandaran tahun 1943. Sumber dokumen: barangtempodoeloe.com

oleh Andi Nurroni

Menyarikan tiga bagian artikel sebelumnya, “Pangandaran” sebagai nama geografis tidak ditemukan dalam manuskrip-manuskrip sejarah lawas, seperti naskah Bujangga Manik atau peta Hindia Belanda dari abad ke-17. Lalu, sejak kapan muncul nama Pangandaran, yang saat ini berkembang menjadi nama sebuah kabupaten di Jawa Barat?

Dokumen tertua milik Perpustakaan Nasional Belanda yang menyebut nama “Pangandaran” adalah sebuah surat keputusan pemerintah (besluit) bertitimangsa 30 Juni 1829. Dokumen tersebut merupakan keputusan Menteri Negara Komisaris Jenderal Hindia Belanda di Bogor tentang perintah penanaman kopi (koffijcultuur) serta pembangunan gudang garam di Kereseidenan Priangan, salah satunya di Pangandaran.

Informasi tentang pembangunan gudang garam ini diperkuat oleh dokumen lainnya berupa artikel di surat kabar Javasche Courant. Artikel iklan (advertentien) bertitimangsa 29 September 1829 tersebut merupakan pengumuman lelang pekerjaan pengangkutan garam dari Sumanap (Sumenep) Madura ke gudang Wijnkoopsbaai (Pelabuhanratu) serta gudang Pangandaran, yang disebut berada di Penandjangbaai (Teluk Pananjung).

Artikel lelang pekerjaan Pemerintah Hindia-Belanda terkait pengangkutan garam dari Madura ke Pangandaran. Sumber arsip: delpher.nl

Meskipun nama “Pangandaran” disunggung dalam dokumen pemerintah, kuat dugaan bahwa daerah bernama “Pangandaran” yang dimaksud hanyalah sebuah kampung atau desa. Tidak diketahui apakah telah ada pemerintahan desa di Pangandaran pada saat itu.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda No. 2/c 17 Januari 1888 tentang perubahan divisi pemerintahan di Kabupaten Sukapura, disebutkan bahwa Kabupaten Sukapura dibagi menjadi dua afdeling kontrol, yakni Afdeling Kontrol Manonjaya, berkantor di Manonjaya, mencakup Distrik/Kawedanaan Manonjaya, Pasirpanjang, Banjar dan Kawasen. Kedua adalah Afdeling Kontrol Parigi, berkantor di Parigi, mencakup distrik Parigi, Cijulang, Mandala (sekarang di Kab. Tasikmalaya), Cikembulan dan Kalipucang.

Pada dokumen tersebut, tidak disebutkan adanya Pangandaran sebagai sebuah distrik atau kawedanaan. Pada dokumen penelitian kesehatan di Priangan yang terbit tahun 1913 sendiri, Pangandaran dan Wonoharjo disebut sebagai desa-desa di bawah Distrik Cikembulan.

Dokumen penelitian kesehatan di Keresidenan Priangan tahun 1913. Sumber dokumen: delpher.nl

Munculnya “Pangandaran” sebagai distrik atau kawedanaan sendiri dicatat dalam Ensiklopedia Hindia Belanda terbitan tahun 1919. Menurut arsip tersebut, pada 1913, distrik Parigi dihapuskan, dan wilayahnya dibagi ke dalam Distrik Cijulang dan distrik baru, yakni Distrik Pangandaran. Tak hanya Parigi yang menjadi bagian dari Distrik Pangandaran, namun juga Distrik Cikembulan.

Ensiklopedia Hindia-Belanda 1919, menerangkan tentang penghapusan Kawedanaan (Distrik) Parigi dan dibentuknya Kawedanaan Pangandaran. Sumber dokumen: delpher.nl

Berdasarkan arsip Daftar Daerah Administratif Hindia Belanda tahun 1931, terdapat dua distrik di pesisir selatan Kabupaten Tasikmalaya, yakni Distrik Pangandaran dan Distrik Cijulang.

Distrik/Kawedanaan Pangandaran memiliki empat onderdistrik (kecamatan), yakni Pangandaran (enam desa: Pangandaran, Pananjung, Purbahayu, Cikembulan, Sidamulih, Cikalong, Kersaratu) , Kalipucang (lima desa: Kalipuncang, Tunggilis, Bagolo, Emplak, Putrapinggan ), Padaherang (lima desa: Padaherang, Mangunjaya, Ciganjeng, Kedungwuluh, Panyutran), Parigi (lima desa: Parigi, Selasari, Cintaratu, Bojong, Karangbenda)

Sementara Distrik Cijulang juga memiliki empat onderdistrik, yakni Cijulang (enam desa: Cijulang, Batukaras, Margacinta, Barengkok, Batukaras, Cibuluh), Langkaplancar (enam desa: Langkaplancar, Bojongkodang, Karangkamiri, Pangkalan, Cimanggu, Cidurey), Cigugur (empat desa: Cigugur, Jadimulya, Cimindi, Parakanmanggu), Cimerak (enam desa: Cimerak, Kertaharja, Legokjawa, Masawah, Sindangsari, Ciparanti).

Seperti dibahas pada bagian ke-3 seri artikel ini, Pada 1937, Pemerintah Hindia Belanda menyerahkan Kawedanaan Pangandaran dan Cijulang dari Kabupaten Tasikmalaya kepada Kabupaten Ciamis melalui Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda (Blesuit van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indie) No 23 Lembaran Negara (Staatsblad) No 679.

Pada 1963, melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22, seluruh kawedanaan di tanah air dihapuskan, termasuk Kewedanaan Pangandaran dan Kewedanaan Cijulang. Sejak saat itu, nama “Pangandaran” hanya tersemat sebagai nama desa dan kecamatan.

Kemudian melalui Undang-Undang Nomor 21 tahun 2012, nama “Pangandaran” kembali muncul sebagai identitas baru sebuah daerah administratif otonom bernama Kabupaten Pangandaran.

Baca juga:

Melacak Silsilah Pangandaran (1/4): Dari Catatan Bujangga Manik hingga Peta Belanda

Melacak Silsilah Pangandaran (2/4): Antara Kawasen dan Sukapura

Melacak Silsilah Pangandaran (3/4): Dari Tasikmalaya menuju Ciamis