Topik: HIV/AIDS

Penggiat HIV/AIDS Pangandaran Serukan Penolakan RKUHP

  • Selasa, 13 Februari 2018 - 16:57
  • Andi Nurroni
  • dibaca 79 kali
  • Comment

Ilustrasi: Para peserta parade peringatan Hari AIDS Sedunia di Kabupaten Pangandaran berpose di bawah Tugu Marline, Jumat (9/12). Dok: AHF

Pangandaran, SPC – Kontroversi rencana pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) oleh DPR RI direspons protes banyak pihak. Selain unjuk rasa di gedung DPR/MPR, Senin (12/2), sikap protes juga disampaikan penggiat sosial di daerah.

Di Kabupaten Pangandaran, sikap penolakan disampaikan Yayasan Matahati, lembaga nirlaba yang bergerak dalam advokasi isu HIV/AIDS. Manajer Program Yayasan Matahati Agus Abdullah menyampaikan, dari sisi advokasi HIV/AIDS, RKUHP berpotensi mengkriminalisasi masyarakat sipil yang bergerak dalam kampanye dan pelayanan penanggulangan HIV/AIDS.

Mengutip siaran pers Aliansi Nasional Reformasi KUHP, Agus menyatakan, ada upaya menghidupkan pasal “mati” yang berpotensi menjerat masyarakat yang bergerak dalam penanggulangan HIV/AIDS. Pada Pasal 481 RKUHP (perubahan Pasal 534 KUHP), menurut Agus, mengandung makna bahwa hanya petugas resmi yang boleh menunjukkan, mendistribusikan bahkan menginformasikan soal alat kontrasepsi.

“Selain berpotensi kriminalisasi, ini juga berpotensi menghambat program kesehatan dan akses terhadap layanan HIV/AIDS, karena layanan kesehatan reproduksi dan HIV/AIDS akan semakin sulit menjangkau anak, remaja dan populasi rentan,” ujar Agus di Pangandaran, Senin (12/2).

Agus lebih jauh menyampaikan, Pasal 481 RKHUP merupakan praktik over-kriminalisasi, karena sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Bahkan, menurut Agus, ketentuan tersebut sudah di-dekriminalisasi atau “dimatikan” sejak lama.

Dekriminalisasi pasal tersebut, kata Agus, bahkan sudah dilakukan sejak 1970-an, dimulai dengan penerbitan Surat Jaksa Agung tanggal 19 Mei 1987, di mana pemerintah menginstruksikan mengesampingkan penanganan perkara  terkait Pasal 534 KUHP soal pemanfaatan alat kontrasepsi.

Selain isu soal kontrasepsi, menurut Agus, masih banyak kecacatan lain yang terdapat dalam RKUHP, yang menjadi perhatian organisasi/lembaga pembela hak-hak masyarakat sipil. Merespons kondisi tersebut, Agus mengajak masyarakat Pangandaran untuk turut menyuarakan penolakan dengan berbagai medium.

Editor: Andi Nurroni

Peduli HIV/AIDS Bersama AHF

AIDS Healthcare Foundation (AHF) Indonesia menggelar kampanye pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS melalui pertunjukkan musik  Punk di… baca selengkapnya

Kiprah

Oejeng Soewargana (baca: Uyeng Suwargana) adalah seorang tokoh Pasundan terkemuka pada dekade-dekade pergolakan kemerdekaan Indoensia. Di… baca selengkapnya

Infotorial

Komunitas dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh, bekerjasama dengan Pemerintahan Desa Purbahayu, menggelar… baca selengkapnya

Top