Topik: Pendidikan

Ratusan Santri NU Pangandaran Long March Tolak ‘Full Day School’

  • Selasa, 15 Agustus 2017 - 20:54
  • Admin
  • dibaca 400 kali
  • Comment

Ratusan massa aksi ditemui Wakil Ketua DPRD Kab. Pangandaran Adang Sudirman, Selasa (15/8). IR/SPC

Parigi, SPC – Sebanyak 200-an santri Nahdlathul Ulama (NU) Kab. Pangandaran menggelar demonstrasi penolakan rencana kebijakan proram sekolah sehari penuh atau full day school (FDS), Selasa (15/8). Mereka menyalurkan aspirasi ke kantor DPRD Kab. Pangandaran.

Ratusan santri berasal dari sejumlah organisasi sayap NU, yakni Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU), Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU), Gerakan Pemuda Ansor, Fatayat serta bergabung juga massa dari Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Kab. Pangandaran.

Mass aksi memulai aksi dengan long march dari Islamic Center Parigi. Mereka meneriakan yel-yel protes menolak Permendikbud No 23 tahun 2017 yang menjadi landasan program FDS. Selain itu, massa juga menyanyikan lagu-lagu perjuangan serta mengacung-acungkan poster-poster berisi tuntutan.

Di kantor DPRD, Massa gabungan tersebut diterima Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Pangandaran. Sebanyak 20 orang perwakilan diberi kesempatan menyampaikan aspirasinya di ruang Badan Musyawarah.

“Pendidikan adalah hal yang sangat fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan agama adalah penyeimbang pendidikan tersebut. Keluarga besar Nahdlatul Ulama menolak secara tegas dengan adanya Permendikbud nomor 23 tahun 2017 mengenai full day school atau five day school,” ungkap Koordinator Lapangan Sidik Permana kepada media, Selasa (15/8).

Lanjut Sodik, FDS dirasa kurang memberikan efek positif dalam dunia pendidikan, khususnya di daerah. Dengan wacana tersebut, kata dia, justru menimbulkan masalah baru terutama bagi pendidikan keagamaan yang selama ini menjadi rujukan pendidikan karakter dan pembangunan karakter peserta didik.

“Dengan diberlakukannya FDS siswa belajar sehari penuh di sekolah dengan hanya mendapatkan pendidikan agama 2 jam per minggu tanpa dibarengi dengan bimbingan madrasah diniyah atau majelis keagamaan yang lain,” tuturnya.

Ratusan massa aksi “Tolak FDS” menyampaikan aspirasi ke kantor DPRD Kab. Pangandaran, Selasa (15/8). IR/SPC

Ketua GP Ansor Kabupaten Pangandaran Encep Najmudin mengatakan, ada tiga tuntuan utama dalam aksi yang melibatkan para pelajar tersebut. Pertama, ia menyampaikan, menuntut Pemerintah Kab. Pangandaran tidak melaksanakan FDS.

Kedua, ia melanjutkan, adalah optimalisasi peraturan pendidikan diniyah, karena selama ini belum dilaksanakan oleh Pemerintah Kab. Pangandaran, padahal Perda tersebut sudah dibuat. Sementara ketiga, Encep menyampaikan, adalah menuntut DPRD Kabupaten Pangandaran untuk berkoordinasi dengan DPRD Provinsi maupun DPR RI untuk membatalkan Permendikbud nomor 23 tahun 2017.

“Ada tiga tuntutan yang kita minta kepada DPRD Kabupaten Pangandaran,” ungkapnya usai berdiskusi dengan pimpinan DPRD dan komisi I DPRD Kabupaten Pangandaran di ruang Badan Musyawarah.

DPRD dan Pemkab Akan Salurkan Usulan Pengunjuk Rasa

Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Pangandaran Adang Sudirman mengatakan, DPRD Kabupaten Pangandaran akan merekomendasikan apa yang menjadi tuntutan kepada para pimpinan di DPRD Kab. Pangandaran.

“Kita akan bawa ini di rapat pimpinan, kita tidak bisa memutuskan atau menandatangani pernyataan penolakan FDS, termasuk akan berkoordinasi dengan DPRD Provinsi dan DPR RI karena kita kolektif kolegial,” tuturnya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemuda dan Olah raga Kabupaten Pangandaran Surman mengatakan, sesuai dengan petunjuk Bupati Pangandaran bahwa harus ada pengkajian terlebih dahulu terhadap program FDS. Ditambah, kata Surman, pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengatakan pemberlakuan FDS bisa opsional.

“Maka dari itu kita mengambil kebijakan yang banyak manfaatnya, diantaranya, anak pemahaman pengetahuanya oke, pendidikan karakter melalui diniyah oke. Yang pada akhirnya mengerucut kepada apa yang di cita-citakan Pangandaran membentuk manusia Pangandaran yang cerdas, religius dan memiliki pengetahuan tentang kehidupan bernegara. Maka kita tidak akan menerapkan full day school di Kabupaten Pangandaran,” jelasnya.

Lanjut Surman, alasan lain pihaknya tidak akan menerapkan full day school di Kabupaten Pangandaran adalah siapa nanti yang akan membiayai makan anak selama seharian di sekolah.”Tidak mungkin dari (Program) Pangandaran Hebat, tidak mungkin dari BOS. Makan itu kan bukan sekedar makan, menurutnya harus jelas,” ungkapnya.

Menurutnya, pihaknya akan berkonsultasi kepada Bupati Pangandaran untuk membuat legitimasi tidak diterapkanya program FDS di Kabupaten Pangandaran.

Editor: Andi Nurroni

Peduli HIV/AIDS Bersama AHF

AIDS Healthcare Foundation (AHF) Indonesia menggelar kampanye pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS melalui pertunjukkan musik  Punk di… baca selengkapnya

Kiprah

Oejeng Soewargana (baca: Uyeng Suwargana) adalah seorang tokoh Pasundan terkemuka pada dekade-dekade pergolakan kemerdekaan Indoensia. Di… baca selengkapnya

Infotorial

Komunitas dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh, bekerjasama dengan Pemerintahan Desa Purbahayu, menggelar… baca selengkapnya

Top