Anggaran Dipangkas, Sejumlah Kegiatan di DPRD Terpaksa Dihilangkan

0
26

Perekonomian masyarakat sangat terpukul akibat dampak dari pandemo Covid-19 yang sudah berlangsung hingga satu tahun lebih.

Seperti yang dirasakan oleh warga di Pangandaran yang juga merupakan para pelaku usaha yang telah kehilagan pendapatannya, terutama di sektor pariwisata.

Iklan

Kaum pekerja di sektor lainya pun banyak yang terancam PHK atau potongan gaji akibat dari omzet perusahaan yang menurun. Bahkan kalangan pekerja sektor pemerintahan pun banyak yang terkena imbas. Perangkat desa sudah lama tak menerima haknya, pegawai honorer juga sama. Bahkan kalangan pejabat pun tertunda pembayaran tambahan penghasilannya.

Intinya COVID-19 memukul semua sektor ekonomi di semua kalangan secara menyeluruh, walaupun dalam tensi yang berbeda-beda. Dampak yang dirasakan jelata tentu tak sama dengan dampak yang dirasakan pejabat.

Lalu apa dan bagaimana dampak pandemi COVID-19 yang dirasakan oleh para wakil rakyat di DPRD Kabupaten Pangandaran?.

Ketua DPRD Pangandaran Asep Noordin mengatakan hal serupa juga dirasakan oleh seluruh anggota DPRD Pangandaran. Anggaran yang dimiliki oleh DPRD Pangandaran juga di refocusing untuk penanggulangan pandemi COVID-19.

“Sekitar 35 persen anggaran DPRD dipangkas untuk kemudian digunakan membiayai penanggulangan COVID-19,” kata Asep didampingi Sekretaris DPRD Pangandaran Yayat Kiswayat.

Akibat dari refocusing tersebut berdampak pada penghapusan sejumlah kegiatan yang sudah menjadi hak DPRD. Diantaranya anggaran perjalanan dinas untuk studi banding atau konsultasi.

Selain itu anggaran reses juga dipangkas, sehingga berdampak kepada dihapusnya kegiatan reses untuk sementara waktu. Padahal reses merupakan agenda penting dimana anggota DPRD turun ke masyarakat untuk mendengar dan menampung aspirasi masyarakat.

“Kami memaklumi karena memang situasi pandemi menghadapkan kita kepada berbagai kesulitan dan tantangan,” kata Asep.

Iklan