Badan Kehormatan DPRD Pangandaran Bahas Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Anggota Dewan

0
29

Pangandaran, SPC – Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat segera bahas aduan masyarakat terhadap seorang anggota dewan.

Ketua BK DPRD Pangandaran Ucup Supriatna mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti adanya aduan masyarakat terhadap salah seorang anggota dewan dari Fraksi Golkar.

Diketahui, beberapa waktu lalu DPRD menerima aduan dari beberapa pihak atas adanya anggota dewan yang membubarkan tempat karantina pemudik di Kecamatan Cimerak.

“Dalam laporan itu terdapat dua pelanggaran, yakni kode etik dan hukum. Mungkin kami hanya bisa menangani kode etiknya saja, kalau hukumnya kan ranah kepolisian,” katanya, Selasa (16/6/2020).

Sementara, dalam pengambilan keputusan pihaknya berupaya untuk tidak keluar dari koridornya, dengan melihat azas keadilan.

“Langkah awal kami adalah melakukan pemanggilan terhadap pelapor, saksi-saksi, terlapor dan melakukan investigasi ke lapangan. Karena, terlapor berhak pembelaan,” tuturnya.

Setelah mendapatkan keputusan nanti, apakah itu pelanggaran berat atau ringan, maka BK akan mengajukannya ke pimpinan DPRD.

“Kalau ringan, sanksinya berupa teguran lisan atau tulisan. Pelanggaran berat, diberhentikan dari AKD dan bisa juga diberhentikan sementara dari keanggotaan di DPRD,” ujarnya.

Kemudian, kata Ucup, hal tersebut nantinya akan dibahas dalam rapat paripurna untuk menjadi keputusan DPRD.

Ucup menambahkan, BK telah menggelar beberapa agenda pasca terbentuk dan disahkan pekan lalu, Senin (8/6/2020). “Kami bersama anggota sudah membahas tata tertib dan tata beracara, lalu akan diusulkan ke pimpinan DPRD,” tambahnya.

Laporan soal aduan masyarakat itu, kata Ucup, sebelum BK terbentuk. Namun, memo sudah masuk. Maka, pihaknya berkewajiban untuk menindaklanjuti sesuai yang diatur dalam tata beracara.

Artinya, kata Ucup, BK yang lama masih berlaku, tata tertibnya juga masih berlaku, hanya saja ada beberapa hal yang diubah.