Banyak PR Penegakan HAM di Kab. Pangandaran

0
791
Sekretaris Daerah Mahmud memberikan saambutan pada rapat koordinasi panitia Rencana Aksi HAM (RANHAM) tingkat Kabupaten Pangandaran, Rabu (30/11). AN
Sekretaris Daerah Mahmud memberikan saambutan pada rapat koordinasi panitia Rencana Aksi HAM (RANHAM) tingkat Kabupaten Pangandaran, Rabu (30/11). AN
Sekretaris Daerah Mahmud memberikan saambutan pada rapat koordinasi panitia Rencana Aksi HAM (RANHAM) tingkat Kabupaten Pangandaran, Rabu (30/11). AN

Pangandaran, SwaraPangandaran.Com – Meskipun meraih penghargaan kabupaten/kota peduli hak asasi manusia (HAM) pada 2015 lalu, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dituntaskan Kabupaten Pangandaran dalam upaya penegakan HAM.

Berbagai persoalan berkenaan dengan HAM tersebut mengemuka saat rapat koordinasi panitia Rencana Aksi HAM (RANHAM) tingkat Kabupaten Pangandaran di salah satu hotel di kawasan wisata Pantai Pangandaran, Rabu (30/11).

Beberapa masalah yang mengemuka adalah isu warga difabel, penanganan orang dengan gangguan jiwa atau psikotik jalanan, serta kebebasan berkeyakinan.

Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran Mahmud menyampaikan, perlu rasa tanggung jawab bersama untuk membumikan nilai-nilai HAM di Pangandaran. Soal pemenuhan hak-hak warga difabel, Mahmud mengakui, belum banyak yang dilakukan pemerintah.

“Padahal mereka harus diperlakukan sama, di hadapan hukum, dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Mahmud di lokasi kegiatan.

Begitupun soal psikotik jalanan, menurut Mahmud, jangan ada saling lempar tanggung jawab antarinstansi. Ia mencontohkan, di tempat lain, bahkan PMI sebagai mitra pemerintah pun menjadi bagian dari penanganan orang dengan gangguan jiwa.

“Soal kebebasan beragama, kita sedang mengupayakan agar mereka (umat Katholik) bisa beribadah dengan nyaman. Kita sedang berdialog dengan masyarakat, dengan MUI,” kata Mahmud.

Tahun lalu, perayaan Hari Natal umat Katholik memang sempat mendapat protes warga berkenaan dengan isu perizinan rumah ibadah.

Namun di luar PR-PR itu, menurut Mahmud, Pemkab Pangandaran terus mendorong penegakan HAM. Tidak hanya dalam isu sipil dan politik, tetapi dalam hak-hak sosial, ekonomi maupun kebudayaan.

Hal tersebut, kata Mahmud, tercermin dari postur APBD yang mengutamakan hak-hak masyarakat, mulai dari infrastruktur hingga program kesejahteraan.

Hadir dalam kegiatan, Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HAM Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Jawa Barat Denny Wahjudin menyampaikan, hingga saat ini, pemahaman soal HAM masih sangat terbatas di kalangan birokrasi dan aparatur sipil negara.

Ia mencontohkan, berdirinya bangunan-bangunan yang tidak ramah difabel tidak terlepas dari izin yang diterbitkan pemerintah. Jika aparat memahami isu difabel, kata dia, hal tersebut bisa dihindari.

“Soal psikotik jalanan, silakan minta bantuan ke Pemprov, kami punya satgas khusus. Kalau butuh fasilitas silakan diajukan,” ujar Denny.

Denny mengapresiasi, Kabupaten Pangandara sudah berada di jalur yang benar soal penegakan HAM. Ia berherap, Kabupaten Pangandaran bisa meraih kembali pengharagaan kabupaten/kota peduli HAM tahun ini.