DPRD Pangandaran Paripurnakan Dua Raperda Tentang Pelayanan Publik dan Retribusi

0
61

Pangandaran, SPC – Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran Asep Noordin mengatakan, ke dua Raperda inisiatip DPRD tersebut sudah ditandatangani oleh Bupati Pangandaran dan Ketua DPRD juga ke dua Wakil Ketua DPRD.

“Eksekutif dan DPRD telah menyetujui dua Raperda menjadi Peraturan Daerah (Perda) yaitu Perda Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Perda Retribusi atau Penyedotan Kakus,” kata Asep Senin (28/6/2021).

Iklan

Asep menambahkan, hasil dari pembahasan yang dilaksanakan DPRD ada beberapa masukan dari pihak eksekutif dan DPRD telah menyelesaikan perubahan dan koreksi atas ke dua Rancangan Peraturan Daerah tersebut.

“DPRD menyelaraskan dan menyesuaikan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara,” tambahnya.

Untuk Raperda Pelayanan Publik tersebut dibahas oleh Panitia Khusus (Pansus) III DPRD.

Ada beberapa tahapan pada perumusan Perda di antaranya rapat internal panitia khusus, rapat kerja dengan SKPD,

rapat konsultasi secara virtual melalui zoom meeting dengan Biro Hukum dan Ham Setda Provinsi Jawa Barat, konsultasi ke Kanwil Kemenkumham Provinsi Jawa Barat, kunjungan kerja ke DPRD  Kota Bandung.

Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.

Sedangka materi muatan Peraturan Daerah merupakan materi pengaturan yang terkandung dalam suatu Peraturan Daerah yang disusun sesuai dengan teknis legal drafting atau teknis penyusunan peraturan perundang-undangan.

“Pembentukan Peraturan Daerah harus direncanakan secara cermat, terpadu, sistematis dan ditempuh melalui prosedur,” tutur Asep.

Peraturan Daerah juga dapat dilaksanakan serta mampu mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara efektif dalam kerangka kesatuan sistem hukum nasional.

Iklan