DPRD Targetkan 13 Perda Prioritas Rampung 2017

0
810
Ketua DPRD Iwan M Ridwan berbicara kepada wartawan. (Ahmad Toni Harlindo/SwaraPangandaran.Com)
Ketua DPRD Iwan M Ridwan berbicara kepada wartawan. (Ahmad Toni Harlindo/SwaraPangandaran.Com)
Ketua DPRD Iwan M Ridwan berbicara kepada wartawan. (Ahmad Toni Harlindo/SwaraPangandaran.Com)

Parigi, SwaraPangandaran.Com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Kabupaten Pangandaran menyepakati 13 rancangan peeraturan daerah (raperda) prioritas untuk dirampungkan pada 2017 mendatang. Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2017 ini di antaranya membuat perda-perda induk yang sangat dibutuhkan Kabupaten Pangandaran.

Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran Iwan M Ridwan menjelaskan, beberapa perda induk yang kehadirannya sangat mendesak adalah Perda tentang Rencana Tata Ruang Wiayah (RTRW) Kabupaten Pangandaran 2016-2036 dan Perda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (Riparda) Kabupaten Pangandaran 2017-2025.

“Perda yang ditargetkan pada 2017 ini kebanyakan perda-perda yang sangat dibutuhkan untuk menunjang visi-misi Bupati dan Wakil Bupati,” ujar Iwan dijumpai di rumah dinasnya, Rabu (7/12).

Iwan menyampaikan, beberapa raperda induk ini telah sejak lama disiapkan. Seperti Raperda tentang RTRW, menurut Iwan, sudah tiga tahun ini digodok dan saat ini masih dibahas di provinsi. Dengan kehadiran Perda RTRW nanti, menurut Iwan, arah pengembangan wilayah akan terpetakan dengan jelas.

Sementara Riparda, kata Iwan, naskah akademisnya telah selesai sejak 2015 lalu. Dengan hadirnya regulasi ini, menurut Iwan, pembangunan pariwisata Pangandaran akan terarah, terutama untuk mewujudkan visi Kabupaten Pangandaran sebagai tujuan wisata dunia.

Selain dua perda induk tersebut, kata dia, ada perda induk lainnya, seperti Perda tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa. Saat ini, kata Iwan, sejumlah desa sudah memenuhi kriteria untuk dimekarkan.

Raperda-raperda lain yang akan dirampungkan pada 2017, kata Iwan, juga tidak kalah penting. Raperda tersebut adalah Raperda tentang Prlindungan Dan Pemberdayaan Petani, Raperda tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), Raperda tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat dan Raperda tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

Selanjutnya, kata Iwa, ada juga Raperda tentang Pajak Parkir, Raperda Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Reperda Tentang Pusat Pengendalian dan Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdal-Ops), Raperda tentang Administrasi Kependudukan, Raperda tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, serta Raperda tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Iwan berharap, kehadiaran peraturan-peraturan daerah dapat efektif menjadi landasan kebijakan Kabupaten Pangandaran. Untuk memastikan berbagai peraturan daerah dan turunannya terlaksana, menurut Iwan, DPRD akan berperan aktif untuk melakukan pengawasan implementasi perda-perda tersebut.