Jalan Berliku Layanan Kesehatan di Pangandaran

0
1732
Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata mengunjungi Puskesmas Pangandaran, Senin (28/3). (SwaraPangandaran.Com/Andi Nurroni)
Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata mengunjungi Puskesmas Pangandaran, Senin (28/3). (SwaraPangandaran.Com/Andi Nurroni)
Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata mengunjungi Puskesmas Pangandaran, Senin (28/3). (SwaraPangandaran.Com/Andi Nurroni)

SwaraPangandaran.Com – Rasa kecewa agaknya belum hilang benar dari dada Imam Ibnu Hajar (33). Intonasinya meninggi dan air wajahnya menyiratkan rasa kesal ketika menceritakan kembali kisah nahas yang pernah ia alami bersama sang istri, Aza Alfu Ni’mah (29).

Imam bercerita, tiga bulan lalu, ia benar-benar merasakan bagaimana semerawutnya tatakelola pelayanan kesehatan di Tanah Air. Ia tidak habis pikir, sang istri yang merupakan peserta asuransi JKN-BPJS mendapat penolakan berobat di sebuah rumah sakit di Banyumas, Jawa Tengah.

Padahal, menurut Imam, ia dan istri datang membawa surat rujukan dari Puskemas Pangandaran. Prosedur tersebut, kata Imam, umum dilakukan warga Pangandaran yang menjadi peserta JKN-BPJS. Namun tanpa alasan yang masuk akal, menurut Imam, mereka ditolak mengakses layanan kesehatan di sana.

Alhasil, sang istri yang saat itu membutuhkan pelayanan medis terpaksa pulang kembali ke Pangandaran, setelah sebelumnya menempuh perjalanan panjang ke rumah sakit di luar provinsi itu.

“Alasan katanya rujukan harus berjenjang, tidak boleh langsung. Lah, kenapa kami diberi rujukan ke sana kalau enggak bisa?” ujar Imam dijumpai di rumahnya beberapa waktu lalu.

Setelah penolakan itu, kata Imam, ia kembali ke Puskesmas Pangandaran meminta penjelasan. Namun menurut Imam, pihak puskesmas menyebut kesalahan ada pada koordinasi di internal lembaga BPJS Kesehatan. Sementara, pihak BPJS Kesehatan sendiri, menurut Imam, tidak responsif menangani masalah tersebut.

“Sampai keluhan saya dimuat di media, pihak BPJS Kesehatan tidak ada muncul untuk memberikan klarifikasi. Saya sudah malas karena konsentrasi saya fokus ke istri yang sakit,” ujar Imam.

Layanan JKN-BPJS  Tanpa Rumah Sakit  

Kabupaten Pangandaran yang merupakan daerah otonom paling muda di Jawa barat masih mengalami ketertinggalan dalam berbagai bidang, termasuk pelayanan kesehatan. Sebagai gambaran, dengan penduduk sekitar 450 ribu jiwa, tak ada satupun rumah sakit di daerah pesisir ini.

Ketiadaan rumah sakit, memaksa warga mengakses fasilitas kesehatan lanjutan ke luar kota, bahkan luar provinsi (Jawa Tengah). Pelayanan kesehatan otomatis menjadi kemewahan bagi warga yang umumnya berdaya beli rendah.

Selama ini, warga Pangandaran mengandalkan puskesmas, klinik dan praktik dokter mandiri untuk memenuhi kebutuhan mereka atas pelayanan kesehatan. Di Pangandaran sendiri, setidaknya ada 15 puskesmas yang beroperasi, dan hampir sebagian besar mengalami kelebihan daya tampung.

Keterbatasan tenaga dana fasilitas medis tak jarang mengundang keluhan warga masyarakat. Meski kini pemerintah menggulirkan program puskesmas gratis, sebagian warga lebih memilih berobat ke klinik dan dokter mandiri. Tak heran, antrean warga selalu terlihat di sejumlah klinik dan dokter mandiri.

Karena ketiadaan rumah sakit, BPJS Kesehatan pun belum bisa berbuat banyak untuk memberikan pelayanan kesehatan yang cepat dan nyaman. Kisah Imam dan istrinya di atas hanya satu cerita mengenai berlikunya pelayanan kesehatan di Kabupaten Pangandaran.

Kepesertaan JKN-BPJS warga Pangandaran sendiri saat ini sekitar 40 persen dari total penduduk. Sebagian besar peserta merupakan penerima bantuan iuran dari pemerintah melalui berbagai skema.

Kepala Kantor Layanan Operasional Kabupaten (KLOK) Pangandaran BPJS Kesehatan Tarombo Pardomuan menyebut, warga Pangandaran peserta JKN di Pangandaran mencapai 190 ribu jiwa, di mana 140 ribu di antaranya merupakan penerima bantuan iuran dari pemerintah.

Tarombo mengaku, pihaknya menghadapi kondisi yang dilematis. Angka kepesertaan 40 persen, menurut dia, belum cukup bisa menjalankan mekanisme gotong-royong yang menjadi pola kerja JKN-BPJS.

Ia menggambarkan, dengan ketiadaan rumah sakit saja, antara iuran yang diterima dan pengeluaran nyaris impas. Ia menggambarkan, dalam setahun, tagihan dari faskes primer, yakni puskesmas, klinik dan dokter keluarga mencapai Rp 16 miliar.

Sementara tagihan dari 12 rumah sakit yang menjadi rujukan, kata Tarombo, masing-masing mencapai Rp 6 miliar per tahun.  Di lain sisi, kata dia, upaya menarik peserta baru sangat sulit dilakukan. Ia menggambarkan, ketaatan iuran peserta dari jalur mandiri sangat rendah.

“Dari 9-10 ribu peserta jalur mandiri, yang lancar cuma 30 persen. Yang mandiri sampai sekarang tunggakannya Rp 5,3 miliar,” ujar Tarombo ketika dijumpai di kantornya.

Puskesmas Gratis Vs JKN BPJS

Rendahnya kesadaran masyarakat untuk berasuransi saat ini menjadi probleum utama program JKN BPJS, tidak hanya di Pangandaran, tetapi juga di seluruh Indonesia. Di Pangandaran, minimnya kesadaran warga untuk berasuransi disebabkan oleh sejumlah hal.

Rendahnya daya beli warga ditengarai menjadi salah satu penyebab minimnya kepesertaan dari jalur mandiri. Di lain sisi, ketiadaan rumah sakit menjadikan layanan JKN BPJS menjadi kurang dapat dinikmati oleh warga.

Mengingat rendahnya daya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, mulai tahun ini, Pemerintah Kabupaten Pangandaran menggulirkan program puskesmas gratis. Keberadaan program puskesmas gratis ini sedikit banyak bergesekan dengan layanan JKN BPJS.

Di tengah upaya BPJS Kesehatan menarik calon peserta baru dan mengasuransikan seluruh warga Indonesia pada 2019, layanan puskesmas gratis di Pangandaran menjadi tantangan. Warga yang kesadaran berasuransinya masih rendah menjadi berpikir dua kali untuk bergabung dengan JKN BPJS.

“Ya, kalau itu kan sepertinya janji politik Pak Bupati,” ujar Kepala KLOK Pangandaran BPJS Kesehatan Tarombo Pardomuan, menjawab diplomatis soa ini.

Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran Yadi Setiadi menyampaikan, program puskesmas gratis digulirkan karena hampir separuh warga belum tercakup oleh JKN BPJS. Yadi mengimbau, program tersebut jangan sampai menghambat niat warga untuk bergabung dengan program JKN BPJS.

“Masyarakat harus sadar, program puskesmas gratis itu kan cuma pelayanan dasar,” ujar Yadi.

Yadi menginformasikan, saat ini, Pemkab Pangandaran tengah merencanakan pembangunan rumah sakit daerah. Rumah sakit yang akan dibangun di Kecamatan Pangandaran itu, Yadi menyampaikan, ditargetkan rampung pada 2017.