Pemerintah Kabupaten Pangandaran Diminta Membuat Langkah-Langkah Strategi Penanggulangan Dampak Sosial Wabah Covid-19

0
62

PANGANDARAN – Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran Asep Noordin H.M.M. mendorong Pemerintah Kabupaten Pangandaran membuat langkah-langkah strategi penanggulangan dampak sosial Covid-19.

Hal tersebut mengacu kepada Inpres RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang reposising kegiatan, relokasi anggaran serta PBJ dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.

“Ada tiga fokus yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah, yaitu bidang kesehatan, social safety net dan bagaimana upaya kebijakan pemerintah daerah terhadap hibah, bansos dan intensif ekonomi bagi para pelaku UMKM. Mereka ini harus tetap berproduksi,” ungkapnya disela-sela penyemprotan disenfektan fasilitas umum di Desa Wonoharjo, Kamis (26/3).

Menurutnya, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan Pemerintah Kabupaten Pangandaran. Diantaranya, data calon penerima, para buruh harian, petani, nelayan, pelaku UMKM serta data kemiskinan.

Selain itu, pemerintah daerah juga harus sudah menghitung dan mengkalkulasikan kebutuhan bahan pokok, termasuk mempertahankan daya beli masyarakat.

Dikatakanya, pemerintah pusat memberikan kebijakan kepada pemerintah daerah untuk merombak APBD. Karena itu, DPRD Kabupaten Pangandaran mendukung Pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk melakukan pergeseran anggaran sebelum perubahan APBD secara normatif.

”Pergeseran anggaran sudah sesuai dengan ketentuan pemerintah pusat dan juga peraturan perundang-undangan, saya meyakini Pemerintah Kabupaten Pangandaran telah melaksanakan langkah-langkah luar biasa di bidang kesehatan. Tinggal social net safety dan intensif ekonomi untuk segera dikordinasikan,” jelasnya.

Dirinya juga mengusulkan dibuatnya Paraturan Bupati untuk menguatkan pergeseran anggaran. ”Koordinasikan terlebih dahulu dengan KPK dan BPK agar langkah-langkah yang dilakukan tidak menyalahi peraturan perundang-undangan yang ada,” pungkasnya.(Oby)