Polemik WNA Masuk DPT di Pangandaran Terus Berlanjut

0
261
Bawaslu saat memberikan Rekomendasi Penghapusan DPT Selasa (5/5). Syamsul Arifin/SPC

Parigi, SPC – Polemik Warga Negara Asing (WNA) yang masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kabupaten Pangandaran masih terus berlangsung.

Petugas dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Terus melakukan faktualisasi terkait keberadaan sejumlah 49 orang WNA yang terdaftar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pangandaran.

Menurut Komisioner Bawaslu Kabupaten Pangandaran Uri Juwaeni menjelaskan bahwa ada dua dari 49 orang yang tercatat di Disdukcapil dan terdaftar di DPT.

“Yang pertama kan CES yang berkedudukan di Desa Babakan Kecamatan Pangandaran ini sudah clear dan benar benar ia WNA,” Tegas Uri usai memberikan surat rekomendasi penghapusan DPT kepada KPU Selasa (5/5).

Untuk WNA yang kedua kata ia KMH yang tinggal di Desa Pananjung ini masih belum fiks karena ada Kartu Keluarga yang menyatakan bahwa ia Warga Negara Indonesia (WNI).

“Kalau kita berikan rekomendasi untuk dicoret, kan takutnya ia benar benar WNI, ini bisa berujung pada pidana,” ungkap Uri.

Masalah WNA atau WNI nya seseorang, ucap Uri domainnya itu ada di Disdukcapil atau Kantor Imigrasi, ia mengaku sudah merekomendasikan kepada KPU untuk Faktualisasi.

“Kami pernah datang kerumah KMH ini, namun tertutup dan kurang kooperatif, ia hanya memperlihatkan KK, dan KTP nya tidak ditunjukan,” paparnya.

Ada dua yang menjadi patokan tambah Uri, antara KK milik KMH yang menyatakan WNI dan Surat keterangan WNA dari Disdukcapil.

“KMH ini juga dikabarkan pernah ikut mencoblos pada saat Pilgub Jabar kemarin, ya mungkin ini keteledoran dari KPU,” tukasnya.

Ditempat yang sama, Ketua KPU Kabupaten Pangandaran Muhtadin menerangkan batas akhir perbaikan DPT yang melalui tiga proses.

“penetapan DPT ini kan ada tiga proses, ada DPK, DPTb dan perbaikan DPTb yang akan dilakukan 12 maret mendatang,” imbuh Muhtadin.

Karena didalamnya ada perbaikan DPT dan Penutupan Sistem Informasi Data Pemilih akan ditutup pada tanggal 11 maret kata Muhtadin perbaikan akan dilakukan sebelum tanggal tersebut.

“CES ini Kami sudah melakukan penghapusan di DPT jauh sebelum ada rekomendasi Bawaslu, sedangkan KMH belum dihapus, kan kalau informasi dalam bentuk visual kami tidak biaa menentukan,” Tegasnya.

Ditempat berbeda, Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk Disdukcapil Kabupaten Pangandaran Tatang Suryana menyatakan bahwa KMH adalah WNA atas dasar data yang ada.

“Bahkan kemari suami KMH ini datang dan menyatakan bahwa ia sedang mengurus data KMH supaya bisa menjadi WNI,”. Pungkasnya.