Walk Out Saat Pleno DPTb, Bawaslu Anggap KPU Tak Mau Diawasi

0
313
Komisioner Bawaslu Kabupaten Pangandaran Koordinator Divisi Hukum Uri Juaeni saat diwawancarai Selasa (18/02). Syamsul Arifin/SPC

Pangandaran, SPC – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pangandaran menolak hasil Pleno Daftat Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) yang digelar beberapa hari lalu.

Komisioner Bawaslu Kabupaten Pangandaran Koordinator Divisi Hukum Uri Juwaeni menganggap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pangandaran tidak transparan terhadap data DPTb.

“Dalam Perbawaslu nomor 24 pasal 33 kan sudah dijelaskan, bahwa pengawas berhak mengetahui data DPTb by name by address,” ujarnya kepada wartawan, Selasa(19/02).

Menurutnya, selama ini, KPU tidak pernah memberikan akses kepada siapapun, termasuk Bawaslu untuk mengetahui data mengenai DPTb.

“Malah seperti menantang dengan memerintahkan para pegawai KPU untuk tidak memberikan data, ya ini kan tidak seharusnya,” ujar Uri.

Dalam Pleno DPTb Minggu lalu, Uri mengaku menentang agar rapat diundur karena tidak ada fungsi pengawasan.

“Saya kemarin walk out dan komisioner Bawaslu juga setuju dengan pengunduran pleno, tapi KPU tidak menggubris,” imbuhnya.

Ada beberapa permasalahan yang timbul. Diantaranya, tidak ada transparansi data dan dokumen A5 tidak diserahkan ke Bawaslu.

“Hal ini kan harus transparan, peserta Pemilu dan masyarakat juga perlu faham terhadap data pemilih, ya kami menyimpulkan KPU tidak mau diawasi,” paparnya.

Diakhir percakapan, Uri mewakili lembaga pengawas pemilu di Kabupaten Pangandaran meminta KPU bisa bersama sama dengan Bawaslu agar transparansi dan aktualisasi data bersama.